JURNAL SOCIOPOLITICO

KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK DI KELURAHAN KERENG BANGKIRAI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

Evy Novitasari Ibie — 2026-02-06

Pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan administrasi publik di Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya, serta faktor penghambat pelayanan administrasi publik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori J.A Fitzsimmons dan M.J Fitzsimmons dalam Sulastiyono (2011:35-36) sebagai teori utama penulis untuk mengukur kualitas pelayanan publik pada dalam pelayanan administrasi publik di Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimulai dengan tahap observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi publik di Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya sebagai penyedia layanan yang berkualitas dan efisien bagi Masyarakat, juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan administrasi publik berjalan dengan transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tresia Kristiana — 2026-02-06

Pemberian tunjangan atau tambahan penghasilan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005pasal 63 ayat (2), yang berbunyi “Penerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNSD berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” penjabaran dari peraturan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebukan, bahwa tambahan penghasilan PNS dengan kriteria berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta mendeskripsikan implementasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) berbasis kinerja terhadap peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta faktor-faktor Pendukung dan penghambat pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (interview dept), dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan Mile dan Huberman. Informan dalam Penelitian terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sekretaris BKPSDMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sekretaris BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabag Organisasi Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabid yang menangani urusan Kepegawaian pada BKPSDMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 81 Tahun 2018 tentang Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bebasis Kinerja. Besaran tunjangan yang diberikan dalam kebijakan tambahan penghasilan pegawai ini berdasarkan tingkat kelas jabatan masing-masing pegawai yang telah dilakukan Analisa jabatan dan Analisa beban kerja yang dilakukan oleh tim evaluasi jabatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut didukung oleh beberapa faktor yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa Implementasi kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan berbasis kinerja dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkam oleh Bupati Hulu Sungai Tengah dan mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari Kesimpulan tersebut disarankan agar dilakukan evaluasi secara berkala dari kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) berbasis kinerja, Melakukan perbaikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai tepat waktu, penilaian kinerja dipermudah serta perlu adanya kejelasan aktivitas setiap jabatan yang menjadi tugas masing-masing pegawai sesuai tupoksinya.

KAJIAN SOSIAL PEMBANGUNAN WATER FRONT CITY PALANGKA RAYA

Arief Rahman Hakim — 2026-02-06

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan Flamboyan Bawah, Palangka Raya, dengan menggunakan pendekatan mixed method, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Data dikumpulkan dari 207 responden yang terdiri dari warga Flamboyan Bawah, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan keadaan sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan tersebut dalam bentuk prosentase (%) yang dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif. Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek sosial, masyarakat Flamboyan Bawah memiliki tingkat interaksi sosial yang tinggi, namun masih terdapat permasalahan dalam perumahan dan status tempat tinggal. Dari aspek ekonomi, mayoritas warga bergantung pada sektor informal dengan pendapatan yang bervariasi, sehingga menciptakan ketidakpastian ekonomi. Dalam aspek budaya, masyarakat masih mempertahankan tradisi lokal, meskipun terpengaruh oleh modernisasi. Tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan meliputi kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya lokal, serta dampak negatif dari pembangunan yang dapat merusak lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai dinamika masyarakat Flamboyan Bawah serta kontribusinya terhadap pembangunan Water Front City di Palangka Raya.

MINAT MAHASISWA PROGRAM STUDI KEHUTANAN UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA TERHADAP KEGIATAN PENYULUHAN KEHUTANAN TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Manya Manya — 2026-02-06

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat mahasiswa Program Studi Kehutanan Universitas PGRI Palangka Raya terhadap kegiatan penyuluhan kehutanan pada Tahun Akademik 2025/2026. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa aktif Program Studi Kehutanan sebanyak 30 responden. Data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui tingkat minat mahasiswa terhadap kegiatan penyuluhan kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat mahasiswa Program Studi Kehutanan Universitas PGRI Palangka Raya terhadap kegiatan penyuluhan kehutanan berada pada kategori sedang. Faktor yang memengaruhi minat mahasiswa meliputi pemahaman terhadap peran penyuluhan kehutanan, pengalaman lapangan, serta dukungan institusi pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan penyuluhan kehutanan di lingkungan perguruan tinggi.